No Pungli, No Cry

Oleh:

Denny Indrayana ;  Wakil Menteri Hukum dan HAM,

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM

Masih ingat lagu reggae Bob Marley, No Woman, No Cry – izinkan kali ini saya menggunakannya sebagai penanda bagi gerakan maha penting yang lain: No pungli, mengharamkan pungutan liar.

Pungli adalah salah satu bentuk paling klasik dari korupsi. Pungli hampir setali tiga uang dengan suap-menyuap. Perbedaannya, pada pungli pihak yang meminta tanpa malu-malu lebih aktif, lebih memaksa, lebih memungut. Sedangkan pada suap-menyuap, pihak yang memberi maupun menerima biasanya sama-sama aktif. Pada Kementerian Hukum dan HAM, upaya untuk memberantas suap dan pungli tak pernah berhenti dilakukan. Namun, harus diakui zona anti pungli masih perlu terus diperjuangkan secara lebih konsisten.

Khusus untuk pungli, masih ada dan terjadi pada sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Paling tidak ada empat unit utama Kemenkumham yang masih rawan dengan praktik pungli: AHU (administrasi hukum umum), imigrasi, pemasyarakatan, dan HAKI (hak atas kekayaan intelektual). Perbaikan pelayanan di keempat unit utama tersebut telah terus dilakukan. Perbaikan kapasitas SDM (sumber daya manusia), pembenahan sistem termasuk pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sistem pengawasan terus dilakukan. Maka, ruang penyimpangan, termasuk praktik pungli sebenarnya semakin sempit. Tetapi, di tengah-tengah ruang sempit itulah, pelaku pungli masih terus bertahan.

Membuat setiap upaya perbaikan yang dilakukan menjadi terkesan sia-sia. Nyaris setiap hari saya menerima pengaduan, utamanya lewat SMS dan Twitter, bagaimana pelayanan publik yang masih dibajak oleh praktik pungli. Maka itu, Menkumham Amir Syamsuddin dan saya, tidak pernah berhenti, terus berpikir, terus berikhtiar memberantas pungli. Arahan dan contoh terus kami berikan. Langkah-langkah awal Menkumham, misalnya, adalah melaporkan harta kekayaannya ke KPK dan mengeluarkan perintah agar tidak berlebihan memberikan pelayanan kepada kami—utamanya jika sedang melakukan kunjungan ke daerah.

Mungkin dianggap kecil, tetapi kebiasaan memberikan pelayanan akomodasi termasuk jamuan makan kepada kami—atau pejabat tinggi kementerian yang lain memang harus dihilangkan. Bukan saja karena pelayanan dan jamuan demikian tidak perlu, melainkan kebiasaan itu menjadi pintu masuk penyimpangan yang keliru. Anggaran pelayanan seperti itu tidak tersedia sehingga mengadakannya menyebabkan “akrobat” harus dilakukan. Muncullah upaya pengumpulan dana, mulai pemotongan honor atau gaji pegawai sampai upaya pembenaran pungli untuk dana operasionalisasi jamuan tersebut.

Maka itu, kepada semua kanwil dan unit kerja selalu kami ulangi, tidak boleh lagi memberikan jamuan dan pelayanan demikian. Sebaliknya, tidak boleh ada lagi pejabat Kemenkumham yang meminta pelayanan yang memberatkan wilayah, memicu penyimpangan dan akhirnya menjadi alasan untuk melestarikan pungli.

Zona anti pungli pada seluruh pelayanan AHU, terutama pendaftaran perusahaan, fiducia, notaris; wilayah antipungli pada seluruh pelayanan imigrasi, terutama yang sering dikeluhkan dalam pembuatan paspor; area antipungli pada seluruh layanan pemasyarakatan mulai jual-beli ruang sel, pungli uang kunjungan, hingga pungli jual-beli remisi dan hak warga binaan lainnya; zona antipungli pada seluruh layanan HAKI utamanya pendaftaran merek, hak cipta, dan paten adalah keniscayaan. Untuk itu, praktik percaloan dalam pelayanan publik juga tidak dapat ditoleransi.

Para calo itulah yang seringkali menjadi jembatan penghubung antara oknum pemungut pungli dan masyarakat penerima layanan. Untuk terus memberantas pungli dan praktik percaloan tersebut, berikut adalah beberapa langkah perbaikan sistem yang telah, sedang, dan terus dilakukan. Pertama, sumber daya manusia terus ditingkatkan kapasitasnya. SDM yang profesional adalah salah satu kunci utama sistem antipungli. Maka itu, mekanisme kepegawaian berdasarkan merit system terus diperbaiki. Promosi akan diberikan sebagai bentuk reward atas prestasi, sebagaimana demosi adalah bentuk punishment.
Kepada unit kerja yang masih saja ditemukan praktik pungli, pelaku dan pimpinannya akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, unit yang berprestasi menerapkan zero tolerance atas pungli akan mendapatkan penghargaan.

Kedua, sistem pengawasan terus dilakukan dan ditingkatkan efektivitasnya. Model pengawasan oleh Inspektorat Jenderal tentu terus dilakukan, dengan perbaikan. Di luar model pengawasan yang internal-konvensional tersebut, model pengawasan eksternal yang inovatif juga harus dilakukan. Misalnya, dalam beberapa waktu terakhir, kami memaksimalkan Twitter untuk menerima pengaduan langsung dari masyarakat.

Di tengah masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan jejaring sosial media, pengawasan berbasis teknologi demikian bukan saja murah, melainkan tidak jarang lebih efektif. Tentu saja setiap informasi dan pengaduan melalui Twitter harus diklarifikasi. Bukti-bukti awal diperlukan sebelum suatu informasi dinyatakan sebagai fakta atas telah terjadinya pungli. Namun, dengan pengawasan melekat oleh masyarakat demikian, setiap tahapan pelayanan publik di Kemenkumham dapat langsung dikirim tanpa hambatan ke akun Twitter saya atau Kemenkumham.

Apalagi secara teknologi, praktik pungli dapat diambil fotonya dan dikirimkan pula bukti gambarnya. Dengan sistem pengawasan yang realtime demikian, CCTV boleh jadi tidak lagi diperlukan di setiap sudut pelayanan, perannya telah tergantikan dengan mata tajam masyarakat pengguna pelayanan publik itu sendiri.

Ketiga, seiring dengan pengawasan eksternal oleh masyarakat, sistem perlindungan bagi pelapor harus terus diperbaiki. Kepada pelapor tidak boleh ada tindakan sanksi yang merugikan, tetapi justru harus diberikan penghargaan. Laporan mesti dibuka ruang untuk disampaikan secara tertutup meski bukan berarti tanpa identitas. Kejelasan pelapor tetap penting agar menghindari fitnah. Namun, kejelasan demikian harus diiringi dengan perlindungan yang maksimal. Apalagi, tidak jarang pelapor bukan hanya dari masyarakat, melainkan juga dari internal kementerian sendiri. Pelapor internal demikian tentu perlu sistem pengamanan agar jenjang kariernya tidak justru terganggu karena memberikan informasi penyimpangan antipungli.

Keempat, untuk jangka panjang, pemberantasan pungli dilakukan dengan meletakkan sistem yang lebih antipungli. Maka itu, business process di setiap pelayanan publik akan terus direviu dan diperbaiki. Misalnya, untuk pelayanan pembuatan paspor, evaluasi terus dilakukan. Tahapan-tahapan pembuatan paspor terus dikaji ulang.Tahapan yang rawan dan membuka peluang pungli terus dicari, diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

Evaluasi business process tersebut penting agar SOP pelayanan dari waktu ke waktu terus dapat disempurnakan. Saya memberi apresiasi kepada unit kerja yang inovatif seperti membuka layanan SMS gateway,untuk mengetahui tahapan pembuatan paspor atau drop box tanpa antrean untuk memasukkan dokumen perpanjangan paspor. Terakhir sebelum menutup kolom ini, saya ingin berbagi informasi, Kemenkumham akan membuka penerimaan CPNS yang pengumumannya akan dipublikasikan awal Juli. Untuk itu dalam banyak kesempatan memberikan pengarahan, kepada semua jajaran Kemenkumham saya sampaikan, CPNS adalah singkatan dari “calon pegawai nihil setoran”.

Singkatnya, penerimaan pegawai sipil di Kemenkumham tidak akan lagi menoleransi berbagai bentuk suap dan setoran. Penerimaan hanya berdasarkan hasil tes murni. Dengan demikian, prosesnya akan berjalan baik dan hasil seleksi pegawai yang diterima juga yang terbaik. Untuk proses penerimaan CPNS ini, kami juga mengundang partisipasi dan pengawasan langsung dari masyarakat. Untuk Indonesia yang lebih baik, lebih bersih, praktik pungli tentu harus diberangus. No pungli, no cry. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia. ●

Sejarah Singkat Pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap  pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Konsepsi awal secara formil dimunculkan oleh DR. Sahardjo, SH Menteri Kehakiman RI pada waktu itu, pada tanggal 5 Juli 1964, pada saat penganugerahan Doktor Honoris Causa : bahwa tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita karena dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, juga untuk bertaubat, serta mendidik menjadi orang yang berguna, yang kemudian secara singkat bahwa tujuan pidana penjara adalah PEMASYARAKATAN.

Bersama Bahrudin Suryobroto, saat diadakan Konferensi Kepenjaraan di Lembang Bandung dari 27 April s/d 7 Mei 1964, disepakati bahwa : Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan juga proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, (kemudian menjadi visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).

Pada tahun 1956, diadakan Konferensi Besar Jawatan Kepenjaraan di Sarangan Jawa Timur, yang memunculkan pemikiran-pemikiran baru mengenai tujuan pemidanaan yaitu menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak mengulangi kejahatan. Kejahatan tidak dilihat dari aspek individual semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek sosial dan lingkungannya.

Konsepsi ini merupakan momentum yang membedakan filosofi, proses dan tujuan pemidanaan, di Indonesia dengan masa sebelumnya. Pada masa itu (masa penjajahan dan kemerdekaan sampai tahun 1963), filosofinya untuk : pembalasan, penjeraan dan resosialisasi.

Konsekuensi dari pemikiran-pemikiran tadi, kemudian papan-papan nama : Kepenjaraan diganti menjadi Pemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut diikuti dengan perubahan-perubahan yang berorientasi Pemasyarakatan :

Pembinaan luar lembaga, pembinaan dalam lembaga, model-model formulir dan register serta keikutsertaan kongres yang diselenggarakan PBB mengenai perlakuan para narapidana.

Diperlukan lebih dari 30 tahun baru muncul Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995.

Reglemen penjara sebagai pedoman, sedangkan konsepsi yang dipakai adalah Pemasyarakatan

Sehingga ada kelemahan terutama pada bidang-bidang politik legislatif maupun eksekutif

Sistem Pemasyarakatan didukung momentum secara parsial antara lain dibidang narapidana anak, dengan dibentuknya Direktorat Bispa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pada perjalanan selanjutnya ada kemajuan dibidang konsepsi Pemasyarakatan mengalami kemajuan terutama pada bidang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

62 Napi Rutan Tanah Grogot Terima Remisi

Lima Napi Langsung Bebas

TANAH GROGOT, - Sebanyak 62 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot, Jumat (17/8), mendapat remisi (potongan hukuman) HUT Ke-67 Kemerdekaan RI. Dari 62 orang napi yang mendapat remisi, 5 diantaranya langsung bebas di hari kemerdekaan.

Remisi umum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia itu secara simbolis diserahkan Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah kepada dua perwakilan narapidana. Mardikansyah juga bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI di acara penyerahan remisi umum itu.

Sementara itu, Kepala Rutan Tanah Grogot Budi Prajitno, A.Md.IP.SH.MH melaporkan bahwa Rutan Tanah Grogot dihuni 202 orang, terdiri dari 110 napi dan 92 orang tahanan. Dari 110 orang napi, 62 orang di antaranya mendapatkan remisi umum karena dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman.

"Setiap napi yang berkelakuan baik dan telah enam bulan menjalani hukuman, kita usulkan mendapat remisi. Dari usulan itu, 62 orang yang dapat remisi, dimana 5 diantaranya langsung bebas. Mereka mendapatkan remisi paling tinggi 2 bulan dan paling rendah satu bulan," kata Budi.

Rutan Tanah Grogot dengan daya tampung sebanyak 125 orang, tetapi dihuni 202 orang, tentunya mengalami over kapasitas. Selain membina napi dan tahanan warga Kabupaten Paser, Rutan Tanah Grogot juga menampung napi dan tahanan warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

"Lima warga binaan Rutan Tanah Grogot penerima remisi umum kedua (langsung bebas di hari kemerdekaan RI) masing-masing, Neri Azmaja alias Unir bin Rusdiansyah, Ruslan Jaya bin Nasir, Suryadi alias imul bin Suriansyah, Ahmad Gufron bin Normang, dan Siti Hasarah alias Saroh binti Basri. Mereka semua dari PPU," terang Kepala Rutan Tanah Grogot Budi Prajitno, A.Md.IP.SH.M.

Rutan Tanah Grogot Ajukan Remisi 2 Perayaan

KALTIM POST 10/08/2012 – Agustus ini menjadi bulan yang paling menggembirakan bagi warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Tanah Grogot. Bagaimana tidak, di bulan ini, sedikitnya 2 remisi akan diterima karena bertepatan HUT Proklamasi dan Idulfitri 1433 Hijriyah.

Kepala Rutan Tanah Grogot  Budi Prajitno mengatakan, sebanyak 69 warga binaan Rutan Tanah Grogot diajukan mendapat Remisi Umum/RU. Selain itu, pihaknya juga mengajukan 59 remisi khusus untuk moment Idulfitri. Remisi ini diusulkan ke Kanwil Kemenkumham Kalimantan dan Dirjen  Pemasyarakatan.

“Kami mengajukan total 128 remisi. Jika disetujui, 8 diantaranya akan bebas karena telah menjalani minimal separuh hukuman, terdiri 5 bebas dari Remisi Umum dan 3 dari Remisi Khusus,” beber Budi pada Kaltim Post.

Meski demikian, tak ada jaminan pengajuan tersebut akan dikabulkan seluruhnya. “Kami belum mengetahui berapa yang akan dikabulkan permohonan remisinya. Kami masih menunggu. Biasanya paling lambat seminggu sebelum hari H akan mendapat kabarnya,” tutur Budi sembari mengatakan pengajuan remisi tertinggi 4 bulan.

Mereka yang diusulkan mendapat remisi ini, kata dia, dipilih yang telah memenuhi  syarat administratif, yaitu terpenuhi enam bulan masa pidana dan berperilaku baik selama menjalani hukuman.

Kita Punya ATM, Bang Napi Punya AIM...

INFO_PAS, 8 Agustus 2012. Warga Binaan di Rutan Barabai Kalimantan Selatan kini punya  AIM (Anjungan Informasi Mandiri), yaitu sarana informasi berupa penyediaan sistem self service information.  Hanya dengan menempelkan jarinya ke alat finger scan, akan muncul di layar monitor AIM informasi tentang data identitas WBP (tanggal bebas, Tahapan pembinaan, Remisi, dll) serta dapat diakses langsung oleh WBP beserta keluarga. Layaknya ATM kalau di Bank, maka AIM di Rutan Barabai ini juga ditempatkan diruang kunjungan dengan pertimbangan agar dapat dengan mudah diakses langsung oleh WBP bersama keluarga pada saat berkunjung.

“Rutan Barabai tidak ingin kalah dengan Lapas dan Rutan di Pulau jawa yang telah lebih dulu melaksanakan layanan informasi seperti ini”, ungkap Julianto Kepala Rutan Barabai.

Kepala Rutan Barabai menyadari bahwa perkembangan teknologi informas,i seiring dengan berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat menuntut informasi yang serba cepat, tepat dan akurat,   termasuk pemberian informasi kepada warga binaan Pemasyarakatan dan keluarganya. Berangkat dari hal tersebut Rutan Barabai mencoba memberikan pelayanan informasi dan data terbaik terhadap warga binaan dan keluarganya untuk mengetahui keberadaannya selama menjalani hukuman di Rutan ini. Kini, wargabinaan secara mandiri dapat memperoleh informasi kapan tanggal bebas, tahapan pembinaan dan remisi yang diterima.

Kepada Info_PAS Julianto mengutarakan bahwa sarana ini sudah dirintis Rutan Barabai sejak awal Pebruari 2012. Di awali penyiapan SDM, sarana prasarana yang dibutuhkan maupun penerapan aplikasinya. Dengan memaksimalkan sarana-prasarana dan anggaran yang ada serta dukungan sumber daya manusia yang dimiliki Rutan Barabai, kami membangun AIM untuk memberikan pelayanan informasi secara prima kepada warga binaan dan keluarganya.

“Kami sangat berterima kasih dengan support yang tiada habis-habisnya dari Tim SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) pusat yaitu Direktorat Infokom Ditjen Pemasyarakatan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima khususnya dalam penyampaian data informasi di Rutan Barabai,” ujar Karutan Julianto.

Saat ini keberadaan AIM di Rutan Barabai baru tahap uji coba dan baru akan di lounching pada upacara pemberian remisi 17 agustus nanti. Namun adanya AIM sudah mendapat sambutan yang positif dari Warga Binaan Rutan Barabai. Ahmad Rizali salah satu warga binaan yang tersandung kasus pembunuhan dengan hukuman 6 tahun, sangat senang dengan keberadaan AIM ini.

“Biasanya kami takut untuk bertanya ke petugas, tapi sekarang kami tidak sulit lagi untuk mengetahui kapan kami bebas, dan berapa banyak remisi yang kami dapat” demikian ungkapnya.           

Julianto berharap adanya  sarana AIM  di Rutan Barabai dapat memberikan layanan yang terbaik (prima) kepada WBP khususnya dan keluarga WBP serta masyarakat pada umumnya. Selain itu, Julianto bertekad akan meningkatkan  pelayanan-pelayanan lainnya  untuk memenuhi kepuasan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum.

“Semua itu  dilaksanakan tanpa dipungut biaya” pungkas Julianto menutup pembicaraan dengan Info_PAS. (YS)

Buka Puasa bersama Kelurga, Ada Lomba Islami Rayakan Proklamasi.

Menengok Suasana Ramadan di Rutan Tanah Grogot.

KALTIM POST 06/08/2012, Suasan berbeda terlihat di Rumah Tahanan (Rutan) Tanah Grogot, Jl Kusuma Bangsa Km 4,  Jumat (3/8) akhir pekan lalu. Suasana sepi yang kerap terjadi usai jam besuk, kini tidak terlihat. Suasana tetap ramai meski jam kunjungan sudah lewat sekitar 2 jam.

SORE itu, seratusan  orang berkumpul di ruang tengah Rutan.  Suasana terlihat akrab antara keluarga dan penghuninya. Yang membedakan hanya kaus biru bertulis  “Warga Binaan Rutan Tanah Grogot” yang tercetak dengan huruf tegas, sementara yang lainnya menggunakan pakaian biasa.

Di depan mereka, nampak beberapa kudapan khas puasa, mulai kolak pisang, buah segar, air mineral  dan beberapa kotak makanan berat yang siap untuk disantap. Kali ini, warga binaan mendapatkan momen langka bisa berbuka puasa bersama anggota keluarga.

Kepala Rutan Tanah Grogot Budi Prajitno mengatakan, momen ini digelar khusus sebagai momen kebersamaan antara warga binaan dan keluarganya agar silaturahmi selalu terjaga. Kegiatan ini juga memiliki makna ganda, petugas juga bisa berkumpul saat berbuka puasa sehingga suasana kebersamaan semakin terasa.

“Kegiatan buka bersama ini sudah kami rencakan sejak jauh hari. Berbagai respons positif dari keluarga penghuni Rutan maupun dari petugas menjadikan momen ini bisa terlaksana,” kata Budi.

“Kami ingin memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk berkumpul dengan keluarganya saat berbuka puasa. Semoga bisa mengurangi rasa rindu saat makan bersama dengan keluarga dan kerabat saat Ramadan,” tambah mantan Kasi Pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Tenggarong itu pada harian ini.

Meski  pihaknya sedikit melonggarkan waktu jam besuk, kata dia, pengamanan masih menjadi prioritas. Segala macam benda yang di larang masuk ke Rutan diamankan petugas. Seperti ponsel, dan benda berbahaya lain.

Setelah menunggu sekitar sejam dengan bercengkrama, azan magrib berkumandang. Santapan berbuka langsung diserbu. Cukup nikmat terlihat, beberapa penghuni nampak begitu lahap menyantap makanan tersedia. Selain buka bersama, kegiatan lain yang nampak “baru” adalah salat berjamaah dan tartil Quran.

Selama Ramadan rutinitas sehari-hari Rutan Tanah Grogot mengalami penyesuaian. Selain  salat dan tadarus, jam makan juga bergeser menyesuaikan jam buka puasa dan sahur. “Kita sesuaikan agendanya, karena 90 persen warga binaan adalah muslim,” beber Budi.

Selain mengalami berbagai pergeseran rutinitas, bulan puasa yang bertepatan dengan HUT RI juga dijadikan moment tepat untuk menggelar perlombaan. Perlombaan yang bernapaskan Islam digelar. Di antaranya lomba azan, baca Alquran, dan hafalan surat pendek. “Bagi warga binaan kami memilih lomba yang tak menguras fisik dan bisa bermanfaat bagi saudara kita yang berpuasa,”